kemarin ada pengumuman AMDAL Sawit di Kabupaten Bantanghari, hari ini, ada pengumuman AMDAL perusahaan batubara.

Shared via AddThis

Secara cepat, uang bernilai triliyunanpun telah direka-reka akan masuk ke daerah tiap tahunnya dari hutan yang masih ada di Jambi. Namun pertanyaannya, bagaimana menghitung potensi carbon dan bagaimana supaya hitungan kita bisa sama dengan hitungan broker. Kasarnya kita yang punya hutan tidak dibohongi sama pembeli karbon nantinya.

Namanya dalam dunia jual beli, ya sifat pembeli kan macam-macam termasuk juga kemungkinannya untuk membeli dengan harga semurah mungkin dan penghitungan yang juga menurut pembeli paling menguntungkan dirinya. Mengantisipasi hal itu, KKI Warsi bekerja sama dengan ICRAF melakukan studi penghitungan potensi karbon di hutan adat  Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Jambi. Metoda yang digunakan adalah RaCSA (Rapid Carbon Stock Assessment atau kaji cepat cadangan karbon. RaCSA adalah instrumen untuk menginventarisasi dan memonitor cadangan dan sekuentrasi karbon pada berbagai pengunaan lahan dan pengolahannya di masa lalu, saat ini dan masa yang akan datang. Hasil RaCSA dapat digunakan untuk menduga cadangan karbon dalam skala bentang lahan dengan memperhitungkan perbaikan peri kehidupan masyarakat lokal .

dari Studi RaCSA yang dilakukan di Hutan Adat Guguk diketahui potensi cadangan karbon pada hutan tersebut adalah 261,25 ton/ha. Jika satu ton karbon di hargai 10 USD dengan luas hutan adat 690 ha, maka setahun hasil perdagangan karbon bisa mencapai Rp 19 M. Sungguh nilai yang fantastis untuk masyarakat desa.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mekanisme penjualan dan pembagiannya, dan masyarakat akan memperoleh bagian berapa? Pemerintah selaku yang menggulirkan skema perdanganan karbon dalam REDD harus cepat menentukan mekanismenya. Dan tentu yang paling pasti diharapkan dari kebijakan pemerintah tersebut, masyarakat yang selama ini menjaga hutan dengan kearifannya akan mendapat bagian yang lebih.

Untuk itu, masyarakat juga harus disiapkan secara mental untuk mengantongi uang yang bernilai milyaran, supaya tidak terjadi kekacauan ketika menerima uang yang berlimpah. Intinya kelebagaan masyarakat harus diperkuat.

Agak masuk akal juga sih penjelsan dari LAPAN, yang menerangkan kemungkinan yang akan terjadi pada 2011-2012 adalah badai matahari. Sri Kaloka, Kepala Pusat Pemanfaatan Sains Antariksa LAPAN, di Kompas online itu menjelaskan badai Matahari terjadi ketika muncul flare dan Coronal Mass Ejection (CME). Flare adalah ledakan besar di atmosfer Matahari yang dayanya setara dengan 66 juta kali ledakan bom atom Hiroshima. Adapun CME merupakan ledakan sangat besar yang menyebabkan lontaran partikel berkecepatan 400 kilometer per detik. Gangguan cuaca Matahari ini dapat memengaruhi kondisi muatan antariksa hingga memengaruhi magnet Bumi, selanjutnya berdampak pada sistem kelistrikan, transportasi yang mengandalkan satelit navigasi global positioning system (GPS) dan sistem komunikasi yang menggunakan satelit komunikasi dan gelombang frekuensi tinggi (HF), serta dapat membahayakan kehidupan atau kesehatan manusia, terutama yang menggunakan alat pacu jantung.

Kalau prediksi LAPAN ini terjadi ya, apakah itu berarti KIAMAT. Hanya Tuhan yang tahu kapan tepatnya kiamat akan terjadi. Dalam agama yang ku anut kiamat bisa terjadi kapan saja. Kiamat kecil terjadi ketika manusia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kiamat besar terjadi ketika kehidupan Bumi hancur. Jadi ya terserah Tuhan saja kapan mau terjadi, mau besar atau kecil yang pasti kiamat itu akan terjadi.

Lantas apa hubunganya dengan surveyor Unit GIS?  Ini hanya lelucon di kantor ku. Setelah baca artikel di kompas, langsung keluar celetukan, “Surveyor akan kehilangan pekerjaan dong he he. Maklum hari-hari surveyor kantorku, selalu menggunakan GPS. Entah untuk menentukan letak pasti kawasan hutan yang dirambah, menentukan perpindahan Orang Rimba, ataupun membuat peta hutan adat desa. Pokoknya mereka pada sibuk deh dengan alat-alat itu, dan mengentrinya setiap bulan.

Gubernur Riau Wan Abu Bakar MS diakhir masa jabatannya telah menunjukkan keseriusannya untuk pelestarian alam. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya rekomendasi bernomor 500/Ekbang/71.30 tertanggal 20 November 2008 tentang Rekomendasi usulan Rasionalisasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT). Dalam surat rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI, Gubernur Riau merekomendasikan perluasan TNBT seluas 13.624 ha dan pengurangan TNBT seluas 4.271 ha.

Menurut Gubernur rasionalisasi ini perlu dilakukan untuk mendapatkan bentuk kawasan TNBT yang lebih kompak dengan luas yang memadai. Alasan teknis yang menjadi pertimbangan perluasan adalah, kawasan tersebut berbatasan langsung dengan TNBT, dengan kondisi hutan yang masih baik, memiliki keanekaragaman hayati tinggi, merupakan habitat fauna yang dilindungi, bertopografi curam. Jika tidak dikelola dengan baik maka kawasan ini sangat rawan perambahan dan illegal logging.

Sedangkan pengurangan kawasan menurut Gubernur dilakukan untuk mengurangi konflik dengan masyarakat sekitar yang sudah terlebih dahulu eksisting dikawasan itu dengan didukung fasilitas yang memadai.

Kawasan yang menjadi perluasan TNBT itu, menurut Gubernur berada dikawasan Hutan Produksi terbatas Keritang-Gangsal seluas 9.693 ha, HPT Serangge Sengkilo seluas 3.661 ha, diluar kawasan hutan 270 ha. Gubernur juga menegaskan kawasan perluasan TNBT yang direkomendasikannya itu tidak tumpang tindih dengan perizinan lain. “Berdasarkan hal tersebut, pada prinsipnya kami mendukung perluasan TNBT seluas 13.624 ha,”sebut Gubernur.

Rasionalisasi TNBT dipandang perlu dilakukan mengingat kawasan hutan merupakan hutan dataran rendah yang masih tersisa di Sumatera. Secara fisiografi kawasan Bukit Tigapuluh tergolong unik karena karena menempati suatu kawasan perbukitan yang curam di tengah hamparan dataran rendah sebelah Timur Sumatra yang terpisah sama sekali dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Kawasan Bukit Tigapuluh yang mempunyai nilai keragaman hayati yang sangat tinggi merupakan lanskap ekosistem yang relatif paling baik dan kompak di Sumatera, walaupun dewasa ini di beberapa bagian kawasan hutan telah terfragmentasi habitatnya akibat kegiatan ekploitasi yang tak terkendali.

TNBT yang secara resmi dibentuk pada tahun 1995 dan saat ini mempunyai luas 144.223 hektar setelah tata batas ”temu gelang” namun memiliki bentuk yang tidak ideal atau tidak kompak karena menjari, sempit dan memanjang. Bentuk yang tidak rasional tersebut merupakan hasil dari sebuah kompromi karena adanya konflik kepentingan dengan perusahaan pemegang konsesi HPH pada waktu itu. Padahal dalam perencanaan awal kawasan konservasi Bukit Tigapuluh lebih luas dari TNBT yang ada sekarang. Berdasarkan Perencanaan Konservasi Nasional tahun 1982 kawasan konservasi Bukit Tigapuluh diusulkan seluas sekitar lebih dari 400.000 ha, yaitu tepatnya Suaka Margasatwa Bukit Besar di wilayah Jambi seluas 197.393 ha, Cagar Alam Seberida seluas 218.287 ha dan Hutan Buru Pranap seluas 96.302 ha di wilayah Riau.

Usulan kawasan konservasi dalam dokumen perencanaan tersebut menjadi prioritas pertama didasarkan atas perhitungan nilai keragaman hayati atau nilai konservasi, nilai sosial ekonomi dan pengelolaannya. Sedangkan dalam perencanaan pengembangkan daerah transmigrasi berdasarkan analisa kesesuaian lahan dari RePPProt (Regional Physical Planning Programme for Transmigration) pada tahun 1988 merekomendasikan bahwa kawasan konservasi Bukit Tigapuluh seluas sekitar lebih dari 250.000 ha. Rekomendasi RePPProt tersebut didasarkan atas distribusi areal bertopografi sangat curam (kelerengan di atas 40%) yang sangat banyak di kawasan Bukit Tigapuluh sehingga memenuhi kriteria lindung dan layak menjadi kawasan konservasi.

Sementara itu kondisinya sekarang ini di sekitar TNBT sebagian besar merupakan areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang seharusnya berfungsi lindung karena memiliki topografi curam dengan kelerengan di atas 40 % dan sekarang ini sedang tidak dikelola oleh perusahaan karena ijin HPHnya ada yang telah berakhir, telah dicabut oleh Menteri Kehutanan, dan tidak aktif serta diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka KKI Warsi mengusulkan rasionalisasi atau perluasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh pada areal yang bertopografi curam dengan kelerengan di atas 40 % dengan kondisi hutan yang relatif baik dimana berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku memenuhi kriteria lindung (Kepres No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung) sehingga kawasan TNBT mempunyai bentuk yang lebih ideal dan kompak yang dapat memudahkan dalam pengelolaan dan pengawasannya.

Selain itu kawasan Bukit Tigapuluh juga daerah hulu-hulu sungai yang bermuara ke DAS Batanghari dan DAS Pengabuan di Jambi serta DAS Indragiri dan Reteh di Riau sehingga kawasan ini menjadi penting sebagai daerah tangkapan air dan mencegah terjadinya erosi dan banjir. Selain mengandung keragaman hayati yang cukup tinggi, maka areal tersebut juga sangat penting sebagai sumberdaya tradisional, terutama hasil hutan non kayu dan biota obat, bagi masyarakat yang hidup di dalam dan sekitarnya. Jadi kawasan atau areal rasionalisasi TNBT ini akan memberikan manfaat dalam presfektif jangka panjang, tidak saja bagi masyarakat di hulu yang berinterkasi langsung dengannya tetapi juga bagi masyarakat di hilirnya. Dan masih banyak potensi alam dan lingkungan yang belum dimanfaatkan secara optimal di kawasan Bukit Tigapuluh ini, terutama dari aspek jasa lingkungan seperti dalam pengelolaan sumber daya air, pengembangan wisata alam, carbon trade karena menghasilkan udara bersih, bank plasma nutfah hutan alam, sumber biota obat dan potensi lainnya yang belum tergali dan termanfaatkan.

Untuk itu perluasan ini, KKI Warsi telah mengupayakan mendapat rekomendasi pemerintah daerah. Sebelum ditetapkan menteri kehutanan. Kabar baik itupun akhirnya datang dengan keluarnya rekomendasi dari Gubernur Riau untuk rasionalissi di wilayah Provinsi Riau dan Rekomendasi Bupati tebo untuk perluasan TNBT di wilayah Kabupaten Tebo Jambi. Hanya Bupati Tanjabbar yang hingga kini masih menolah untuk memberikan rekomendasi.

Apakah bencana ekologis yang terjadi susul menyusul belum juga akan menyadarkan kita semua? Termasuk Presiden yang nota bene dikelilingi para pakar. Haruskan hutan kita yang tinggal se uncrit akan tetap dihancurkan? Haruskan anak cucu kita kelak hidup di negeri bencana?

Parahnya lagi sewa hutannya juga sangat murah hanya Rp 300 per meter. Walah kita tinggal di negeri apa ya, kok ya hari gini yang udah porak poranda akibat bencana masih juga belum sadar – sadar juga.

Hanya Gubernur Kalimantan Selatan dan Gubernur Kalimantan tengah dan sejumlah bupati diwilayah itu yang menyatakan menolak pelaksanaan PP itu. Alsannya jelas, membiarkan hutan dirusak berarti bencana yang akan datang dan dampak itu akan langsung dirasakan oleh orang di daerah, bukan presiden yang mengeluarkan kebijakan.

Ada perkembangan baru nih, setelah rame-rame ribut, SBY  klarifikasi, kataya PP itu ditujukan untuk 13 perusahaan yang telah terlanjur memiliki hak kelola dikawasan Hutan Lindung, pasca keluarnya Kepres 41 tahun 2004. SBY bersikukuh kalau dia hanya meneruskan Kepres yang dikeluarkan zaman Megawati itu.

Namun persoalannya di PP 2 Tahun 2008 itu sendiri sama sekali tidak disebutkan kalau PP itu hanya dibatasi untuk 13 perusahaan. Klarifikasi yang disampaikan lisan, mana mungkin mengikat?  Makanya presiden harus segera melakukan revisi, jangan hanya ngomong saja, tapi naskah tertulisnya masih bersifat terbuka. jangan biarkan timbul wilayah abu-abu yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang memang menginginkan adanya wilayah abu-abu itu.

Selasa 12 Februari lalu, manajemen PT Asialog menyerahkan lahan seluas 61 ribu hektar kepada Pemprov Jambi. Mengutip koran yang memberitakan serah terima dari Direktur Utama Asialog kepada Gubernur Jambi itu, Asialog beralasan bahwa penyerahan itu disebabkan karena perusahaannya terus merugi.

Wow aneh tentunya, jika Asialog yang telah menebang ribuan meter atau mungkin jutaan meter kubik kayu diareal konsensinya kemudian menyatakan rugi. Mbok ya jangan bilang rugi, muna banget deh. Hutannya udah ditebangi kok masih bilang rugi. Coba lihat areal itu udah babak belur penuh dengan bekas tebangan, emang dikemanain tuh kayu-kayunya kok bisa rugi toh Pak.

Mbok ya legowo toh pak, sekarang kan areal itu direncanakan untuk restorasi. Kalau misalnya disebutkan areal itu untuk restorasi ekosistem kan lebih elegan. Restorasi ekosistem ‘kan kegiatan memulihkan kembali kondisi hutan yang rusak akibat destruktif logging. Jadi akan di areal itu ditiadakan kegiatan penebangan untuk jangka waktu yang panjang sehingga ekosistemnya kembali seperti semula. dan tentu hutan bisa kembali ke fungsinya semula, untuk menyangga kehidupan manusia.

Nah, coba kalau Asialognya mau ending bagus disebutkan akan diserahkan untuk restorasi ekosistem kan bagus buanget ya….

Kepada para pemburu berita, itu Orang Rimba yang mengaku berasal dari Taman Nasional Bukit Dua Belas itu, merupakan Orang Rimba yang telah memilih untuk hidup menetap di desa dan berganti nama dengan menggunakan nama-nama melayu. Beredarnya komunitas rimba menjadi pengemis di kota, memang sebuah pemandangan yang sangat menyedihkan. Betapa tidak, perbuatan mereka untuk keluar dari ranah mereka apalagi sampai harus jauh ke kota dan juga melibatkan anak-anak dan kaum perempuan jelas bertentangan dengan adat istiadat mereka.

Orang Rimba atau yang lazim disebut masyarakat umum sebagai Orang Kubu atau suku anak dalam, sejak awal tahun 1990-an telah mulai menjadi pengemis. Para pengemis suku kubu ini dengan mudah dapat ditemui disepanjang jalan lintas Sumatera, dari daerah Bungo hingga ke Sarolangun. Pilihan menjadi pengemis suku kubu ini, berawal ketika gencarnya pembukaan lahan perkebunan dan trasmigrasi di daerah yang menjadi tempat mobilitas komunitas ini. Pembukaan hutan skala besar ini, telah menyebabkan suku kubu kehilangan sumber daya mereka yang menggantungkan hidup dari sumbet daya hutan, baik berupa hewan buruan, buah-buhan maupun umbi-umbian yang tumbuh di hutan. Seiring pembukaan lahan, sumber daya hutan yang menjadi tumpuan hidup mereka juga semakin berkurang dan akhirnya untuk bertahan hidup mereka memilih untuk meminta-minta disepanjang jalan lintas.

Satu-satunya kawasan di Provinsi Jambi yang diperuntukkan bagi kehidupan Orang Rimba, sehingga mereka bisa hidup layak dengan tetap mempertahankan kultur adat mereka adalah kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas. Sejak awal kawasan yang tepat berada di jantung provinsi Jambi itu, memang diperuntukkan bagi hidup dan penghidupan Orang Rimba. Kawasan yang ditetapkan mentri kehutanan seluas 60.500 hektar itu kini memang telah menjadi kawasan penghidupan Orang Rimba.

Namun kawasan taman ini juga belum aman dari penjarahan kayu dan juga penyerobotan lahan yang kemudian juga berujung kepada menipisnya sumber daya Orang Rimba. Di wilayah tertentu dipinggiran taman, dan juga terbatatsnya akses mereka disebabkan pembukaan perkebunan kelapa sawit, membuat Orang Rimba menjatuhkan pilihan menjadi Orang Desa. Dengan arti mereka memilih hidup menetap di dan berbaur dengan masyarakat desa. Namun apa daya, karena persiapan untuk menjadikan mereka Orang Desa juga belum siap, pada akhirnya dalam persaingan untuk meraih hidup Orang Rimba tetap kalah. Hal ini kembali ke kultur Orang Rimba yang masih belum terbiasa untuk hidup dari bercocok tanam layaknya orang desa lainnya. Akibatnya orang rimba kembali mengalami kesulitan untuk melanjutkan hidup dan kemudian mereka memilih jalan menjadi pengemis jalanan. Seperti yang belakangan mereka juga menelusuri jalan-jalan kota Jambi, tempat yang pada dasarnya sangat jauh bagi ukuran Orang Rimba.

Beredarnya Orang Rimba menjadi pengemis hendaknya menjadi perhatian banyak pihak. Paling tidak ini menjadi penanda kalau kehidupan mereka semakin sulit dan terjepit. Walau juga harus diakui bahwa yang mengambil pilihan ini hanya sebagian kecil dari kalangan Orang Rimba di kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi. Saat ini berdasarkan survey yang dilakukan KKI Warsi di kawasan TNBD masih terdapat 15 kelompok Orang Rimba yang masing-masing dipimpin seorang Tumenggung. Bagi mereka lebatnya hutan belantara adalah berkah yang harus mereka pertahankan untuk menjaga kelangsungan hidup. Itulah makanya dalam setiap kesempatan, apa yang paling diinginkan Orang Rimba, jawabannya adalah hutan mereka tetap terjaga. “Hutan hancur kamipun hancur” ucap Tumenggung Tarip salah satu pimpinan tertinggi komunitas Orang Rimba di Air Hitam. Maka bagi kita, jangan biarkan mereka tercerabut dari akar budaya mereka.

Musim kemarau akan segera datang. Apakah itu berarti kabut asap juga akan segera menyusul? Yang pasti kebakaran hutan dan lahan menghebat sejak tahun 1997, Indonesia sudah akrab sebagai negara pengeksport kabut asap. Persoalan kebakaran hutan dan lahan rutin terjadi hingga tahun 2006.

Anak negeri kalang kabut akibat asap yang timbul; meningkatnya jumlah penderita ISPA, gangguan penerbangan hingga harus liburnya anak-anak ke sekolah. Di belahan lain negara-negara tetangga yang terkena dampaknya juga sudah sangat gerah dengan kiriman asap yang mereka terima. Di awal musim kemarau tahun ini, para pihak telah mengambil ancang-ancang untuk mencegah timbulnya kebakaran hutan. Diawali dengan Apel Siaga pencegahan kebakaran hutan juga telah di laksanakan di berbagai lokasi yang beberapa tahun belakangan ini menjadi daerah langganan kebakaran.

Menghadapi musim kemarau kali ini pemerintah menyediakan anggaran Rp 44 miliar untuk pencegahan kebakaran hutan dan Rp 100 miliar untuk penanganan kebakaran hutan. Juga akan ada 7 helikopter dengan kapasitas 3000-5000 liter air yang akan disiagakan Mentri Kehutanan. Daerah pertama yang akan ditangani adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Jambi memang termasuk daerah yang sangat rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Merujuk ke tahun 2006 lalu, titik panas (hotspot) yang terpantau mencpai 6.692 titik dengan areal yang terbakar mencapai 7.497 hektar. Mungkin dengan melihat tingginya kontribusi Jambi dalam pengiriman asap. Maka pertemuan mentri lingkungan hidup se Asia Tenggara juga dilangsungkan di Jambi pada 20 Juni lalu. Pada pertemuan yang diberi nama Third Meeting of the sub region Ministerial Steering Committe (MSC) on Transbound Haze Pollution yang di pimpin oleh Menteri Lingkungan Indonesia Rachmat Witoelar disepakati untuk mencegah timbulnya asap tahun 2007 ini.

Caranya adalah membantu melakukan sosialisasi ke seluruh perkebunan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Masnellyarti Hilman, Deputi Peningkatan Konservasi Sumber daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Departemen Lingkungan Hidup, menyatakan dalam kegiatannya nanti masyarakat tidak hanya mendapat penyuluhan tentang bagaimana cara membuka lahan dengan tidak membakar, tapi juga akan mendapat bantuan berupa pupuk dan bibit serta peralatan pertanian lainnya. Tujuannya juga untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dalam pertemuan ini juga telah terbentuk tim terpadu untuk melakukan pemantauan secara intensif dimana kawasan ada terdeteksi titik apinya.

Upaya pemantauan akan melibatkan semua instansi terkait, dibantu aparat kepolisian dan TNI Angkatan Udara. Setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan akan ditindak dengan tegas, sehingga membuat efek jera, landasan hukumnya anataralain pada UU nomor 23 tahun 1997, tentang lingkungan hidup. Harusnya kita bisa optimis menghadapi musim kemarau tahun ini, karena beragam skenario telah ditetapkan untuk mencegah kebakaran hutan.

Hanya saja, keyakinan untuk bebas dari asap tahun ini nampaknya masih akan menjadi kekhawatiran kita. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan. Paling tidak demikian hasil kajian WWF. Kemungkinan terjadinya kebakaran hebat hutan dan lahan akan kembali terjadi pada tahun ini, alasan yang melandasinya yaitu:

1.Pola pembakaran masih dilakukan dalam pembukaan dan penguasaan lahan karena lemahnya penegakan hukum.
2. Prediksi bakal terjadi El-Nino, yang biasanya mempunyai siklus setiap 10 tahun (Fenomena El-Nino sebelumnya terjadi tahun 1997).

Untuk diingat Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan paling parah pada tahun 1997. Dan kemungkinanya 2007 siklus El Nino akan kembali berulang. Selain itu, kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan juga akan masih terjadi mengingat luasnya kawasan hutan rawa gambut yang mudah terbakar dan sekali terbakar akan sangat sulit untuk melakukan pemadaman. Untuk itu, kawasan gambut ini tetap digenangi air, misalnya dengan membuat bendungan terhadap sungai yang ada di daerah itu, harus dilakukan.

Pembuatan kanal-kanal di areal gambut yang selama ini dilakukan supaya gambut bisa ditanami sudah seharusnya segera dihentikan. Sikap tegas pemerintah terhadap pelaku pembakaran lahan juga tidak lagi sekedar slogan. Melihat tahun-tahun sebelumnya, para pelaku pembakaran lahan rata-rata adalah perusahaan perkebunan besar. Pembakaran merupakan cara yang paling murah untuk membuka lahan.

Selama ini, para pelaku pembakar lahan yang ditangkap dan diproses hanya para pelaku dilapangan, sedangkan para aktor yang telah mengagendakan pembakaran di areal perkebunan tidak tersentuh sama sekali. Maka haruskah kita menghadapi musim kemarau ini dengan hadirnya kabut asap.

Dua hari yang lalu, aku nonton tv yang mutar film Gods must be crazy II. Film yang sebetulnya telah dirilis pada tahun 1990 silam.

Film yang bercerita tentang belantara afrika, dengan segala binatangnya yang masih ada, serta kearifan masyarakat adat suku pedalaman dalam membaca tanda-tanda alam serta keserakahan orang luar terhadap kekayaan fauna daerah itu. Aksi N!xau dan xiri dan xisa anak-anaknya yang memerankan Suku Semak (suku aslinya afrika), sungguh menggugah. Meski aksi mereka kadang sangat kocak dan membuat kita terpingkal-pingkal, tapi ada satu pesan moral yang disampaikan. Untuk hidup dibelantara, dibutuhkan keahlian untuk menyelamatkan diri.

Ketika menonton film lucu tersebut, aku langsung teringat dengan orang rimba di belantara Taman Nasional Bukit Dua belas. Dengan pakaian yang serba minim, hanya cawat untuk laki-laki dan kemben untuk perempuan, mereka masih mempertahankan adat istiadat mereka meski dunia di luar mereka yang berjarak puluhan kilo meter saja sudah hingar bingar dengan perkembangan teknologi.

Ketika ditanya akakah yang paling mereka inginkan dalam hidup? “Hutan kami tidak ditebangi,”begitu kata Tumenggung Tarib salah satu pemimpin tertinggi Orang Rimba di daerah air hitam.

Suatu keinginan yang sangat sederhana, tapi penuh makna. Hutan terjaga, orang rimba bisa hidup lebih sejahtera (tentu versinya orang rimba), serta masyarakat lain disekitarnya juga terhindar dari bencana (banjir longsor dan kekeringan).